Pizaro Gozali Idrus
23 Maret 2021•Update: 24 Maret 2021
JAKARTA
Kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan warga Myanmar yang tewas telah mencapai 261 seorang sejak kudeta militer 1 Februari lalu.
Dalam laporannya pada Selasa dini hari, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) menyampaikan tambahan 11 orang tewas menyusul kekerasan yang terjadi di Myanmar.
“Jumlah korban sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi. Kami akan terus menambahkan,” terang AAPP, NGO mantan tahanan politik Myanmar di pengasingan, dalam pernyataan yang keluarkan di kantornya di Mae Sot, Thailand.
AAPP melaporkan total 2.682 orang telah ditangkap, didakwa atau dihukum menyusul terjadinya kudeta militer pada 1 Februari.
AAPP juga melaporkan meskipun banyak orang tewas karena akibat kekerasan militer, banyak yang masih demonstran yang melakukan protes.
Lembaga itu mengatakan junta menggunakan peluru tajam, penyerangan dan penangkapan, penculikan, menggunakan undang-undang yang represif, dan secara paksa mengusir peserta Civil Disobdience Movement dari perumahan pegawai negeri sipil.
“Mereka melakukan ini untuk menyebarkan ketakutan, tetapi orang-orang terus memprotes,” kata AAPP.
Organisasi HAM itu juga menerangkan ketidakstabilan masyarakat ada dimana-mana dan supremasi hukum telah dihancurkan sejak terjadinya kudeta.
“Jika kelompok kudeta tetap berkuasa, rakyat akan diperbudak militer selama beberapa dekade lebih,” tulis AAPP dalam laporannya.
