Iqbal Musyaffa
20 Januari 2020•Update: 21 Januari 2020
JAKARTA
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan pemanfaatan biji karet untuk bahan bakar nabati (BBN) masih belum optimal karena tanaman karet masih sekadar dimanfaatkan untuk pembuatan latex saja.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan biji karet masih dibuang sebagai limbah meskipun sebenarnya bisa menjadi bahan bakar nabati yang potensial untuk dikembangkan secara teknis ataupun ekonomis.
Johnny mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia dengan total produksi pada tahun 2019 mencapai 3,55 juta ton per tahun dan luas area perkebunan karet di Indonesia mencapai 3,4 juta hektar.
Sementara itu, upaya pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar nabati untuk mengurangi konsumsi BBM yang berasal dari minyak bumi diawali dengan Peraturan Presiden RI No.5 tahun 2006 yang menargetkan pemanfaatan BBN hingga 5 persen dari total energi primer pada tahun 2025.
Aturan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya mandatori penggunaan bahan bakar nabati melalui Peraturan Menteri ESDM No.32 tahun 2008.
“Namun, pemanfaatan bahan bakar nabati semenjak dikeluarkannya aturan tersebut belum pernah mencapai target,” ujar Johnny di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan produksi karet nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup besar yakni di atas 3,3 juta ton, namun untuk harga karet dalam 5 tahun terakhir terus mengalami tekanan pada level yang dinilai tidak menguntungkan bagi produsen.
Selain itu, daya serap karet untuk industri ban hanya 70 persen dari konsumsi karet alam nasional.
“Saat ini harus dicarikan solusi karena petani mengalami kesulitan penjualan dan kesulitan meningkatkan harga karet,” tambah dia.
Oleh karena itu, Johnny mengatakan agar petani tidak tambah rugi maka harus ada upaya Iain untuk meningkatkan ketahanan para petani melalui pemanfaatan karet dan biji karet sebagai bahan baku bahan bakar nabati selain kelapa sawit.
Dia mengatakan untuk mewujudkan keberlangsungan industri berbasis karet, maka diperlukan dukungan dan kerjasama dari pemerintah, yakni terkait konsistensi terhadap kebijakan hilirisasi hasil perkebunan (karet) menjadi produk yang bernilai tambah, di antaranya pengembangan bahan bakar nabati berbasis karet dan pemanfaatannya di dalam negeri sebagai bahan bauran energi yang berdaya saing.
