Industri plastik Thailand minta dukungan pemerintah

JAKARTA

Kalangan industri, daur ulang, dan industri terkait plastik di Thailand meminta pemerintah memberikan bantuan setelah larangan penggunaan kantong plastik bagi konsumen yang berbelanja di toko retail di negara itu.

"Pemerintah harus memiliki langkah jangka pendek untuk membantu industri, yang tidak siap menyesuaikan bisnisnya dengan larangan plastik," kata Apiphop Phungchaikul, wakil sekretaris jenderal Federasi Industri Thailand (FTI) dan wakil ketua Klub Industri Plastik seperti dilansir oleh Bangkok Post.

Lebih penting lagi, para pelaku industri plastik tidak mampu berinvestasi lagi untuk membeli mesin baru penghasil kantong plastik yang bisa didaur ulang atau plastik yang bisa digunakan kembali, terutama usaha kecil dan menengah (UKM).

Kampanye tanpa plastik pemerintah dimulai 1 Januari dan melarang toko-toko memberikan kantong plastik sekali pakai kepada pelanggan.

Apiphop mengatakan larangan itu sangat mempengaruhi industri dalam negeri, termasuk pembuat manik-manik plastik, konverter plastik dan bisnis ritel.

"Sebagai langkah pertama, pemerintah harus menentukan jenis plastik yang dilarang, harus jelas tentang jenis plastik," kata dia.

FTI mengatakan banyak negara yang melarang penggunaan plastik sekali pakai, tetapi tidak melarang kantong plastik dengan tebal lebih dari 36 mikron yang dapat digunakan kembali.

Pemerintah mengumumkan perjanjian dengan pengecer besar, produsen plastik, dan retail untuk menggunakan plastik ramah lingkungan dan larangan plastik sekali pakai.

Apiphop mengatakan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan telah melanggar janjinya kepada produsen plastik lokal yang sebelumnya akan memberlakukan larangan dimulai pada 2022.

"Ini mengejutkan UKM, yang tidak mampu berinvestasi kembali dalam mesin baru, dan bisnis ritel yang sudah memesan kantong plastik dari pabrik," kata dia.

FTI telah memulai pembicaraan dengan Kementerian Perindustrian untuk mendukung industri plastik.

Toko-toko Lawson di Thailand mengumumkan bahwa mereka menggunakan plastik oxo-degradable untuk menggantikan kantong plastiknya, tas yang disebut sebagai "tas T-shirt".

Namun, plastik yang mudah terurai telah dilarang di banyak negara di Eropa karena zat aditifnya, okso. Zat ini melalui oksidasi, menyebabkan plastik terfragmentasi menjadi mikro-fragmen yang berbahaya bagi lingkungan.

"Kesalahan semacam ini akan terjadi di banyak toko serba ada karena mereka tidak tahu jenis plastik mana yang akan dilarang oleh pemerintah, karena mereka berencana untuk segera melarang plastik yang dapat terurai-okso," kata Apiphop. "Pemerintah harus jelas membantu bisnis."

Somchai Techapanichgul, presiden Asosiasi Industri Plastik Thailand (TPIA), mengatakan kampanye ini merugikan bisnis plastik di negara itu, terutama UKM.

"Ini merusak UKM, banyak perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Mereka tidak mampu membeli mesin baru untuk menghasilkan plastik ramah lingkungan," kata dia.

TPIA berharap produsen konverter plastik dalam negeri akan menunda produksi produk plastik dan plastik tas T-shirt pada 2020, sementara permintaan untuk produk plastik dan plastik tas T-shirt akan berkurang.

Thailand memproduksi 600.000 ton plastik per tahun, dengan 400.000 ton digunakan untuk kantong plastik T-shirt.

Somchai mengatakan asosiasi tersebut terdiri dari 400-500 perusahaan, yang mempekerjakan sekitar 7.000 pekerja dan sebagian besar terdiri dari UKM yang memproduksi banyak produk plastik untuk melayani kebutuhan pasar domestik, seperti kantong beras, kantong gula, kantong makanan panas-dingin, tas sanitasi dan kantong sampah.

Beberapa 40-50 perusahaan memproduksi tas plastik T-shirt.

TPIA ingin pemerintah membuat pengumuman lebih jelas dan menentukan jenis plastik mana yang ingin dilarang.